Pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan:
Pola Pengelolaan Keuangan

Sebagai saah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum, Universitas Brawijaya memiliki kewenangan untuk mengatur pola pengelolaan keuangan sendiri. Pola pengelolaan keuangan ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2021 dan Nomor 8 Tahun 2024. 

UB sebagai salah satu PTNBH memliki sumber pendanaan yang berasal dari APBN dan selain APBN. Dana tersebut dikelola dengan asas:

  1. amanah,
  2. tertib,
  3. efektif,
  4. efesien,
  5. ekonomis,
  6. transparan, dan
  7. akuntabel

selain asas tersebut dana dikelola dengan prinsip:

  1. pengendalian internal,
  2. manajemen resiko yang baik, dan
  3. taat pada peraturan perundang-undnagan.
Dalam pengelolaan keuangan UB menerapkan pola desentralisasi, hal ini dimaksudkan agar setiap fakultas dapat berkembang sesuai potensi dan ke-khas-annya. Meskipun demikian tata kelola penerimaan dan belanja harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku di UB. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
  1. Penysunan RKAT
  2. Penyusunan DPA
  3. Pelaksanaan Anggaran 
Dalam hal penerimaan, setiap dana yang masuk ke UB harus masuk melalui rekening Rektor, hal ini dimaksudkan agar setiap dana yang masuk ke UB dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Belanja dilaksanakan pada setiap unit kerja  dan fakultas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Belanja dilaksanakan berdasarkan dokumen DPA yang telah ditetapkan.

Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan berkomitmen untuk memberikan layanan yang baik seusai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya. Layanan kami antara lain:

Penyelesaian Tagihan Kepada Universitas Brawijaya

Tagihan kepada Univeritas Brawijaya dapat diproses melalui Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU). Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Teknis Penerimaan dan Pengeluaran Dana, tagihan kepada UB dapat diproses melalui beberapa jenis SPM:

  1. SPM UP, adalah jenis Surat Perintah Membayar yang digunakan untuk memperoleh uang persediaan, uang persediaan dapat digunakan untuk belanja operasional unit kerja.
  2. SPM GUP, adalah jenis Surat Perintah Membayar yang digunakan untuk mengisi kembali uang persediaan yang telah dibelanjakan, SPM GUP dapat diajukan apabila uang persediaan telah dibelanjakan minimal 50%.
  3. SPM TUP, adalah jenis Surat Perintah Membayar untuk mengajukan tambahan uang persediaan apabila uang persediaan (UP) tidak mencukupi, dan terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak.
  4. SPM LS, adalah jenis Surat Perintah Membayar yang digunakan untuk belanja yang dibayarkan langsung ke pihak ke-3.
  5. SPM GUP/TUP Nihil, adalah jenis Surat Perintah Membayar yang digunakan untuk menutup belanja pada akhir periode TUP atau akhir tahun anggaran.
Layanan Bidang Penerimaan

Dalam bidang penerimaan kami memberikan beberapa layanan:

  1. Pembuatan refernsi bank
  2. Layanan terkait keuangan mahasiswa
  3. Konsultasi permasalahan penerimaan.
  4. Administrasi akun perbankan.
  5. Administrasi penerimaan dana kerjasama.
Layanan Lainnya

Selain layanan dalam bidang penerimaan dan belanja kami juga memberikan layanan lainnya:

  1. Administrasi sistem informasi keuangan.
  2. Konsultasi administrasi keuangan.

–